Pusat

Solid Gold Berjangka | 5 Fakta Soal Ibu Kota Baru

7 Jul 2017 - 11:23 WIB

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan pusat pemerintahan.

Menurutnya, presiden meminta kajian rencana ini lebih mendalam.

“Arahan presiden itu lakukan kajian lebih mendalam & keinginannya kota yg dipilih mencerminkan model kota yg ideal untuk Indonesia,” ujarnya.

Pemindahan pusat pemerintahan, lanjutnya, untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Di mana, saat ini, Pulau Jawa penyumbang 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Pokoknya itu tergantung niat kita. Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa & luar Jawa.”

“Salah satunya kita belajar dari kasus Brazil di mana pemindahan kota ke Brazilia paling tidak lebih menyeimbangkan antara pantai timur Brazil & pedalaman di Amazon,” tuturnya.

Atas rencana ini, Komisi XI DPR memastikan dlm waktu dekat akan melakukan pertemuan dgn Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pertemuan ini untuk membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ikhwal pemindahan ibu kota negara.

“Komisi XI dlm waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yg sebenarnya menjadi opsi-opsi itu,” kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan DPR ingin tahu opsi apa yg akan diambil oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.

Apabila terlaksana, Hendrawan mengaku penasaran apakah pemerintah menggunakan opsi memakai anggaran negara atau memakai opsi lain atau meminta bantuan dari pihak swasta.

Selain itu, Hendrawan mengatakan, apabila hanya memindahkan pusat pemerintahan dapat terlaksana dgn mudah.

Dia mencontohkan, apabila Jakarta tetap menjadi pusat bisnis maka swasta dapat tukar guling dgn pemerintah, yaitu swasta dapat menukar lahan negara di Jakarta & dijadikan tempat bisnis.

Sebagai gantinya, swasta membantu pemerintah membangun pusat pemerintahan di lokasi ibu kota baru.

Namun, pemindahan Ibu Kota tak bisa langsung diterapkan.

Pemerintah masih mempelajari fakta-fakta baru dlm upaya pemindahan Ibu Kota. Apa saja faktanya?

1. Desember, kajian awal selesai

PT Solid Gold Berjangka - Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian awal untuk rencana pemindahan Ibu Kota.

Kajian awal ini akan selesai pada Desember 2017.

“Kajian awal (Desember), insya Allah,” ujar Deputi Pengembangan Regional & Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto di Jakarta.

Rudi menegaskan kajian tersebut berupa kerangka kelembagaan & regulasi.

“Jadi skema belum bisa dibicarakan sekarang. Nanti Desember,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menambahkan pemerintah membutuhkan persiapan fisik untuk memindahkan Ibu Kota.

Salah satunya, landasan hukum & desain kota baru.

“Ya ada persiapan fisik tapi akan lebih banyak persiapan misalkan landasan hukum, persiapan detail desain kota & segala macam,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan & Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun.

Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan.

“Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan,” ujarnya.

BACA JUGA : PENIPUAN BERKEDOK REKRUTMEN KARYAWAN

2. Ini kriteria ibu kota baru

PT Solid Gold Berjangka - Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian awal dlm rencana pemindahan Ibu Kota yg selesai Desember 2017.

Kajian ini jg melihat kriteria-kriteria kota yg nanti bakal ditunjuk menjadi Ibu Kota negara.

“Skenario itu kalau Ibu Kota baru itu variabelnya apa saja. Kriteria fisik lingkungannya apa saja.”

“Sekuritinya spt apa, ketersediaan lahannya spt apa. Banyak variabelnya, itu harus disiapkan dulu setelah itu diputuskan secara politik.”

“Baru tahap persiapan, menyiapkan lahan, skema pendanaan & sebagainya. Setelah itu siap baru pelaksanaan. Jadi masih panjang,” ujar Deputi Pengembangan Regional & Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto di Jakarta.

Rudi menegaskan kajian tersebut jg termasuk mempelajari negara-negara yg pernah memindahkan Ibu Kotanya spt Australia & Brasil.

“Kita baru memikirkan kriteria ibukota spt apa. Kita lihat Australia memindahan ke Canberra, Brasil ke Brasilia, Kazakhstan memindahkan ke Astana, kita pelajari semua apa saja yg mereka perhatikan,” katanya.

Bappenas pun jg mengajak semua lembaga pemerintah dlm kajian pemindahan Ibu Kota baru spt Kementerian PU-Pera, Kementerian Perhubungan & Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan.

“Yang pasti spt apa lahannya, apakah airnya cukup. Apakah aman dari bencana alam atau buatan. Ada kriterianya, oleh karena itu saya tidak bisa bicara karena ini masih tahap awal sekali,” pungkasnya.

3. Di luar Pulau Jawa

PT Solid Gold Berjangka - Pemerintah memastikan Ibu Kota baru nantinya akan berada di luar Pulau Jawa.

Hal ini dilakukan agar wilayah di luar Pulau Jawa semakin berkembang.

“Yang pasti di luar (Pulau) Jawa sesuai misi pemerintah kita tidak Jawasentris tetapi Indonesiasentris.”

“Sekaligus untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya Jawa,” ujar Deputi Pengembangan Regional & Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto di Jakarta.

Nantinya, kata Rudi, pembangunan kota baru akan melibatkan pihak swasta.

Namun, lanjutnya, keputusan tersebut masih meunggu hasil kajian yg selesai pada Desember 2017.

“Skema itu macam-macam, spt membangun infrastruktur, nanti ada tugas yg sangat komersial kasih swasta yg membiayai atau yg pakai PPP, ada yg penugasan BUMN, ada yg pakai APBN murni.”

“Jadi itu kita tunggu kajiannya. Kalau set managementnya sudah jadi, kita bisa tahu mana wilayah komersial yg bisa kasih ke swasta,” jelasnya.

Dia menambahkan aset negara di Ibu Kota lama tetap akan menjadi milik pemerintah.

“Itu tergantung pemerintah. Aset negara ya aset negara. Pemanfaatannya tergantung bagaimana perkembangannya,” pungkasnya.

4. Kantor presiden & DPR ikut pindah

PT Solid Gold Berjangka - Rencana pemindahan Ibu Kota baru akan diikuti pindahnya gedung-gedung pemerintahan.

Mulai dari Istana Negara, Kementerian & Lembaga hingga gedung DPR.

“Pasti ada istana baru. Kantor presiden pasti ada. Ibu kota kan dimana presiden berkantor,” ujar Deputi Pengembangan Regional & Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto di Jakarta.

Selain Istana Negara, Rudi menegaskan kantor-kantor kementerian, lembaga negara & gedung DPR jg akan dipindahkan ke Ibu Kota baru.

Namun, pemindahan ini hanya pusat pemerintahan, sedangkan pusat ekonomi tetap berada di ibu kota lama.

“Kan yg dipindah pusat pemerintahannya saja. Pusat ekonomi tetap, pusat jasa tetap, pusat perdagangan tetap Jakarta. Pusat pemerintahannya yg diambil. Pokoknya fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif pindah di satu kota baru,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian awal untuk rencana pemindahan Ibu Kota.

Kajian awal ini akan selesai pada Desember 2017.

“Kajian awal (Desember), insya Allah,” ujar Deputi Pengembangan Regional & Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto.

Rudi menegaskan kajian tersebut berupa kerangka kelembagaan & regulasi.

“Jadi skema belum bisa dibicarakan sekarang. Nanti Desember,” katanya.

BACA JUGA : AS SIAP GEMPUR KOREA UTARA, CHINA KEBERATAN

5. Libatkan pihak swasta

PT Solid Gold Berjangka - Rencana pemindahan Ibu Kota baru akan melibatkan pihak swasta.

Hal ini bertujuan agar pemindahan Ibu Kota tak membebani anggaran negara.

Deputi Pengembangan Regional & Otonomi Daerah Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan pemerintah bakal mencari skema menguntungkan dlm pemindahan Ibu Kota baru, termasuk melibatkan pihak swasta.

“Yang pasti kita upayakan pemindahan ibu kota ini tidak mengurangi atau membebani anggaran yg harus kita alokasikan untuk pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya di Jakarta.

Nantinya, pihak swasta diberikan wilayah komersial untuk dikelola dlm ibu kota baru.

Namun, keputusan tersebut masih menunggu kajian yg selesai pada Desember 2017.

“Itu kita kaji. Nanti kita lihat. Ada wilayah komersial, wilayah pemerintahan, wilayah pendidikan & segala macam,” katanya.

Rudi menambahkan aset-aset negara di ibu kota lama akan dikelola Kementerian Keuangan.

“Pemerintah cari yg paling optimum lah.

Kemenkeu akan mengelola gedung-gedung negara & sekretariat negara,” pungkasnya.

(Prz - PT Solid Gold Berjangka)


TAGS   pt solid gold berjangka / www sg berjangka com / solid gold / solid gold berjangka / sg berjangka / pt solid gold / pt solid group / pt solid / web solid / pt sgb / pt sg / pt solid group indonesia /


Author

PT. Solid Gold Berjangka Sebagai salah satu perusahaan pialang terbesar dan teraktif dalam industri perdagangan berjangka

Recent Post

Recent Comments

Archive